Dialektika “Khilafian” vs “Demokrat”

IMAG0844Politikers… sebelum masuk ke inti,, ane mau cerita singkat dulu ya gan tentang kampus ane, UIN Jogja,, yang katanya niiih… merupakakan embrio dari peikiran Islam Progresif.. nah berikut kisahnya… Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau dahulu dikenal dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga merupakan lembaga yang cukup inklusif dari segi perbedaan sudut pandang, baik perbedaan yang berbau sektarian atau bahkan yang berbau fundamental pun lebih terbuka di lembaga pendidikan ini. Kemarin (14 Nov 2013), program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dari konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Dalam Islam mengundang pak Alwan, seorang aktivis berhaluan “hizbiyah” atau kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mempresentasikan konsep sistem khilafah demi kemajuan peradaban dunia (katanya sih). Timbul pertanyaan, loh kok UIN mengundang HTI sih? Bukannya bertentangan dengan ideologi UIN yang mendukung negara pancasila yang demokratis? Nah, itu dia, Kami mengundang aktifis hizb sebagai komitmen kami untuk menjadikan sebuah kajian ilmuan lebih objektif. Dalam diskusi singkat ini, kami mencoba membuka kritik terhadap sistem demokrasi yang diwakili oleh golongan yang kontra terhadap demokrasi, dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia.

Jebret…….! Mulai masuk inti gan.. Dalam presentasinya, Alwan mennyampaikan ada enam kritik umum terhadap sistem demokrasi. Pertama, demokrasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia, dan hukum, undang-undang  dan peraturan lainnya bukan berdasarkan hukum Tuhan, karenanya, hukum pasti sarat dengan hawa nafsu (ciee,, Agamis banget). Kedua, dalam negara dengan sistem demokratis, sebenarnya pastisipasi rakyat dalam dunia politik hanyalah utopis. Bagaimana bisa rakyat bersuara sementara pemegang kendali orang-orang tertentu?? (jadi demokrasi dengan partisipasirakyat hanya topeng saja ya..). ketiga, demokrasi merupakan sistem penguasa tirani minoritas parlemen, yang tentunya dikendalikan oleh kaum-kaum kapitalis. Keempat, demokrasi gagal menyejahterakan rakyat, di sini Alwan menyampaikan meskipun di negara maju yang menganut sistem demokrasi masih terdapat kaum tunawisma, rakyat miskin dan masyarakat dengan kesejahteraan yang terkurung. Kemudian yang terakhir (menurut saya paling “ngeri”) adalah demokrasi tidak mengikuti hukum Tuhan, karenanya manusianya pasti kufur, syirik. Kafir karena berhukum selain hukum Tuhan, dan syirik karena menjadikan sistem sebagai “berhala” baru dan memanipulasi hukum Tuhan (yang halal jadi haram, yang haram jadi halal).

Nah politikers, inilah beberapa kritik yang dihujamkan oleh aktifis HTI. Kita semua tentunya memiliki argumen tersendiri tentang sistem pemerintahan, hanya saja, argumen kita harus disertai dengan penjelasan jelas berikut sistematika dan mekanisme politik dalam sebuah sistem tersebut. Khilafah, demokrasi, teokrasi atau apapun bentuknya, apabila terdapat ke-alpa-an dalam penjelasan mekanisme dan sistematika perpolitikannya (misalnya pemilihan kepala eksekutif, wewenang penuh, apabila ada ancaman perang bagaimana militernya, rakyat sipilnya dll), pasti hal tersebut dipertanyakan oleh manusia-manusia yang berfikir (afala ta’qilun..?). Negara, sistem pemerintahan merupakan sesuatu yang kompleks bung, harus berfikir keras, bukan hanya dengan keyakinan “buta” terhadap suatu doktrin agama. Tapi, perlu juga HTI sekali-sekali diberikan kesempatan untuk memimpin, khususnya di Indonesia (ya minimal sebagai shock terapi lah.. 😀 ) suatu gagasan itu mampu ditolak atau diterima secara utuh apabila telah teruji dari segi teorinya maupun praktek-implementasinya. HTI selama ini kan belum teruji minimal di Indonesia ini dulu lah.. Terlebih lagi masyarakat kita ini ngotot dengan sistem demokrasi (sudah tau Indonesia ini bobrok sistem demokrasinya..hihi), dengan kata lain rakyat Indonesia ini dipimpin dan dipilihkan sesuatu sistem tidak mau kemudian memilih saja masih salah. Ibarat orang menentukan berhala, memilih berhala sesembahan saja masih salah (HR.Caknun)

Namun demikian, HTI juga jangan terlalu kontra lah dengan demokrasi, inget akhi, ukhti, HTI mendapatkan keluasan bersuara dan bergerak karena sistem apa?? Teokrasikah? Atau monarki kah? Tidak…! HTI tumbuh subur justru di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Coba saja HTI di Saudi Arabia berkicau, sedikiiiit saja.. apa yang terjadi??

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *