HUBUNGAN AGAMA – NEGARA: JOHN RAWLS & ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM

Tulisan ini lebih mengarah pada sebuah review pemikiran John Rawls, seorang pemikir asal Amerika Serikat yang berkonsentrasi pada filsafat politik dan Abdullahi Ahmed An-na’im, seorang intelektual Muslim asal Sudah mengenai hubungan agama-negara.
Dalam hal bagaimana seharusnya peran agama dalam kehiduan publik melalui tata pemerintahan? Di sini agama dapat memperjuangkan nilai-nilai dan norma-norma selama tidak mengganggu keadilan konstitusi. Agama (dalam hal hubungan warga civil dan pemerintah) tidak seharusnya mempengaruhi kebijakan pemerintah agar mengadopsi nilai-nilai yang terdapat dalam suatu doktrin agama, yang nantinya pemerintah terkesan hanya merangkul dan mengadvokasi suatu agama tertentu. Norma-norma agama menurut Rawls jugasering digunakan untuk melakukan apa yang disebut Rawls sebagai “penolakan berdasarkan nurani”, penolakan terhadap kebijakan kekuasaan mayoritas guna menyampaikan rasa keadilan publik. Rawls mencontohkan penolakan berdasarkan hati nurani ini dengan pelanggaran tertutup terhadap hukum budak buruan, dalam kasus ini seseorang menggunakan norma agama untuk menunjukkan sikap penolakan terhadap rezim pemerintahan. . (John Rawls, Theory of Justice, cet II 2011, h.476). Agama dapat menyuarakan doktrinnya apabila itu disampaikan sesuai nalar publik, dalam artian sesuatu yang berbau doktrin keagamaan tidak perlu disampaikan karena masih bersifat relatif mengingat pluralitas keberagamaan dalam suatu negara demokrasi.

agama dan politikSelain itu nilai agama dapat digunakan juga untuk Agama dapat memperjuangkan nilai-nilainya melalui prinsip-prinsio sosial seperti prinsip keadilan dan toleransi. Agama (dalam hal hubungan antar warga beragama/berkeyakinan) menjaga sikap toleransi guna terciptanya keadilan warganegara. Jangan sampai perdebatan agama kontemporer terjadi sebagaimana Katolik dan Protestan pada abad ke enam belas dan tujuh belas, yang mana prinsip toleransi oleh kedua”sekte”ini oleh Rawls dianggap hanya sebagai “modus vivendi”. (John Rawls, The Idea of Public Reason Revisited, 1997).
Abdullahi Ahmed An-Na’im dalam 2 bukunya yaitu Toward An Islamic Reformation dan Syariah and Secular State dan di beberapa artikelnya yang dimuat di berbagai jurnal sangat sering menyuarakan kritiknya terhadap hukum Islam tradisional. Baginya, hukum islam yang melahirkan suatu kebijakan merupakan sebuah interpretasi, karenanya memaksakan penerapan hukum Islam pada sebuah negara, sama saja memaksakan interpretasi klasik yang mungkin dalam beberapa hal tidak sesuai dengan kemajuan negaara modern, sudah berbeda konteks. Hukum agama tidak seharusnya menjadi suatu hukum resmi yang dianut oleh negara modern. Bagi an-Naim juga tidak lagi seharusnya ada negara agama/agama negara dalam kehidupan modern ini. Dalam dunia modern tidak lagi diterapkan identitas agama, dalam artian sebuah identitas politik tidak berdasarkan agama, semua memiliki identitas yang sama sebagai “warga negara”, kewarganegaraan yang berdasarkan hak-hak sipil warga negara, bukan agamanya. Sehingga dalam konsep kewarganegaraan ini tidak lagi terjadi warga kelas utama dan warga kelas kedua karena berdasarkan agamanya. Nah pandangan kewarganegaraan ini meleburdalam konsep An-Na’im yang sering ia sebut dengan “the religious neutrality of the state” Negara yang netral terhadap agama. Jadi, umat beragama bisa merefleksikan nilai-nilai agamanya secara personal-individual (seperti beribadah, hidup bersosial dll), sementara hukum bernegara tetap berdasarkan pada hukum positif yang lebih universal dan lebih dekat kepada mayoritas nalar publik. Timbal baliknya dari sebuah negara netral agama ini adalah bahwa Negara menghormati keyakinan anda sebagai pemeluk agama selama tidak merusak dan melanggar konstitusi. Dalam hal ini sepertinya an-Na’im lebih mengarah kepada negara sekular modern.
Bagi saya kedua intelektual baik John Rawls ataupun an-Naim memiliki gagasan yang bagus mengenai hubungan agama-negara dengan tujuan sama yaitu menyesuaikan interpretasi agama dengan logika modern yang tertuang pada nalar publik terhadap negara sekuler dan netral terhadap agama apapun. Hanya saja pendekatan kedua intelektual ini berbeda, Rawls lebih kepada pendekatan komunikasi; rasionalisasi doktrin normatif kepada logika atau nalar publik. Sendangkan an-Na’im lebih kepada pendekatan interpretatif, hukum islam klasik harus direinterpretasi agar sesuai dengan nilai-nilai Universal Islam yang relevan dengan hukum positif modern seperti konstitusi pada negara sekular dan hak-hak manusia universal.
Namun saya pribadi lebih tertarik pada gagasan an-Naim daripada gagasan Rawls. Dalam konsep “the religious neutrality of the state” lebih mampu meyakinkan akan kenetralan negara terhadap agama, sehingga tidak ada lagi stigma warga kelas utama dan warga kelas kedua, dan negarapun tetap menghormati dan menjaga warganegara yang bebas memeluk agama yang diyakininya. Sedangkan Rawls, apabila suatu agama mampu menyadarkan pemerintah dengan bahasa dan nalar publik, maka di sana tetap akan terkesan bahwa agama tertentu lebih “rasional” dihadapan pemerintah, dan agama lain kurang rasional, ini akan melahirkan sebuah konflik baru.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *