Politik kuasa: Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi

Pengantar 

Kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, ia menjadi suatu bahasan wajib ketika siapapun berbicara mengenai politik. Secara harfiah politik memang bukan berarti kekuasaan, namun pada terapannya politik berarti permainan kekuasaan, dan ini yang dimaksud “politic as power”. Melalui kekuasaan inilah seorang manusia dapat memimpin, mempengaruhi, bahkan mengeksploitasi manusia lainnya.  Salah satu pembahasan yang tiada habisnya pula terkait masalah kekuasaan dan kepemimpinan ini adalah proses dan cara memperoleh kekuasaan tersebut. Seseorang dapat melakukan apapun demi memenuhi ambisinya untuk memperoleh kekuasaan, meskipun demikian das sein-nya, tetapi das sollen kurang sependapat, proses memperoleh kekuasaan ini masih terbenturkan lagi oleh teori dan nilai-nilai etik.

Niccolo Machiavelli dan Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi merupakan sedikit dari beberapa tokoh yang banyak membahas tentang politik kekuasaan ini. Mereka mungkin adalah tokoh politik pendahulu yang menilai politik sebagai kekuasaan yang nantinya termanifestasikan dalam bentuk pemerintahan suatu negara.

Dua tokoh di atas merupakan dua pribadi yang berbeda secara kebangsaan, domisili wilayah maupun zaman dimana mereka hidup. Machiavelli adalah tokoh yang hidup pada abad ke 15-16 M dan memiliki kehidupan di Benua Eropa, tepatnya di wilayah Florence, Italia. Sementara al-Mawardi adalah seorang tokoh yang hidup jauh sebelum Machiavelli lahir (kira-kira 400 tahun sebelum Machiavelli lahir) dan lahir di Bashrah sebelum ia berhijrah ke daerah Baghdad, Irak, yang merupakan Benua Asia bagian barat. Walaupun kedua tokoh ini hidup diwilayah yang berbeda, namun kondisi sosial-politik di mana mereka hidup pada saat itu memiliki kemiripan. Mereka berdua hidup di masa pemerintahan terpecah dan menjadi sebuah dinasti kecil dalam dinasti. Melalui kondisi sosial inilah mungkin terbentuk suatu pemikiran yang kurang lebih memiliki kesamaan, meskipun lebih banyak perbedaan. Kesamaan ini yang perlu dikaji apakah ada pengaruh yang melatar belakangi kesamaan pemikiran tersebut, mengingat tidak ada pemikiran yang murni berasal dari individu manusia, melainkan ia juga terpengaruh atau dipengaruhi pemikiran-pemikiran pendahulunya dan itu menjadi sebuah inspirasi terbentuknya sintesa pemikiran baru.

Mengenal singkat Machiavelli: Bapak Politik Modern

Niccolo Machiavelli lahir di Florentina, Italia pada tanggal 3 Mei 1469. Ia adalah putera kedua dari pasangan bangsawan Florentina. Ayahnya Bernardo di Niccolo Machiavelli, seorang pengacara kehakiman Itali, dan ibunya bernama Bartolommea di Stefano Nelli.

Machiavelli dilahirkan dan besar di Florence ketika suasana Italia masih terbagi dan terpecah dalam beberapa negara kecil.semenanjung ini terbagi menjadi lima negara yang terpisah: Milan, Venice, Naples, Negara-negara Paus dan Florence. Negara ini tidak hanya tercabik-cabik oleh pertentangan internal antara berbagai negara-kota yang masing masing ingin mendapatkan kekuasaan, melainkan juga menjadi bidak dalam medan politik kekuasaan yang lebih besar. Perancis, Jerman, dan Spanyol adalah negara-negara utama yang berusaha meraih hegemoni ini.[1]

Kehidupan Machiavelli mengalir dalam tiga periode pemerintahan; pertama, ketika Florentina masih di bawah kekuasaan Lorenzo the Magnificent, dari dinasti Medici. Setelah kematian Lorenzo pada tahun 1492, keluarga Medici diusir dari arena pemerintahan Florentina, dan kota itupun berubah menjadi pemerintahan republik. Situasi politik ini menjadi periode kedua dalam kehidupan politik yang mempengaruhi pemikiran Machiavelli. Periode selanjutnya pada tahun 1512, ketika Medici berhasil menggulingkan pemerintahan Republik dan merebut kembali kekuasaan di wilayah Floren. Pada tahun ini Machiavelli ditangkap dengan tuduhan berkomplot dengan pemerintahan republik ketika keluarga Medici digulingkan. Pada tahun-tahun selanjutnya Machiavelli menyendiri di sebuah wilayah perkebunan kecil San Casiano, pada saat ini lah karya il Principle ini lahir sebagai buah pemikiran politiknya yang dahsyat pada saat itu.

Machiavelli merupakan seorang politikus handal, karir politiknya ia mulai semenjak usianya 25 tahun. Saat itu ia menjadi bagian dalam pemerintahan Republik Floren. Setelah empat tahun ia bekerja di pemerintahan Floren, Machiavelli diangkat menjadi ketua perwakilan dan sekretaris utama kabinet Republik Floren “The Ten of Liberty and Peace”. Melalui jabatan inilah ia berjuang dan membentuk karakter kehidupan politiknya, dari sini pulalah ia mulai mengambil peran kekuasaan dalam segala urusan Republik Floren.

Tidak hanya urusan politik dalam negeri, Machiavelli cukup terlatih dalam urusan politik luar negeri melalui pengalamannya yang sering diutus mewakili Floren. Pada tahun 1500 M, ia dikirim ke Perancis untuk memperoleh mandat persekutuan dari Raja Louis XII guna kelanjutan perang di daerah Pisa. Tiga tahun berikutnya, ketika wafatnya Paus Pius III, ia mendapat tugas ke Roma untuk mengamati pemilihan penggantian Paus Pius III. Hasil pengamatannya di Roma sangat kontroversial, karena ia mengemukakan adanya kecurangan terhadap Cesare Borgia yang telah menetapkan Cardinal Giuliano delle Rovere sebagai Paus (Julius II) sebagai pengganti Pius III.

Nama Machiavelli semakin terkenal setelah buku íl Principle atau The Prince karyanya dicetak dalam beberapa bahasa di dunia. Saat ini nama Machiavelli cenderung digunakan untuk seseorang yang memiliki akal cerdik dan penuh tipu muslihat dalam berpolitik. Konon, beberapa diktator terkenal dunia seperti Hitler, Mussolini, Lenin dan Stalin menjadikan The Prince sebagai buku rujukan pribadi dalam memerintah negara.

 

Pemikiran Politik Machiavelli

Machiavelli memiliki pemikiran politik yang khas dan sangat realistis pada zamannya. Banyak pemikirannya tentang politik ia tuangkan pada bukunya yang berjudul íl Principle atau The Prince, selain itu The History of Florence juga menjadi buku rujukan yang tepat apabila ingin mengetahui pemikiran politik Machiavelli. Salah satu contoh pemikiran Machiavelli adalah Teori Tentang Negara, Machiavelli menulis dalam bukunya The Prince bahwa ada dua bentuk besar dari negara atau pemerintahan. Pertama adalah kerajaan dan kedua adalah republik.

“All states, all powers, that have held and hold rule over men have been and are either republics or principalities. Principalities are either hereditary, in which the family has been long established; or they are new.”

Selanjutnya Machiavelli melanjutkan dengan mendefinisikan negara kerajaan, bahwa negara kerajaan adalah yang para penguasanya keturunan dari penguasa terdahulu, yang  berasal dari keluarga sama atau oleh Machiavelli disebut negara kerajaan turunan, dan kerajaan yang baru didirikan oleh keluarga baru atau oleh Machiavelli disebut negara kerajaan campuran.

Sebenarnya masih banyak pemikiran Machiavelli mengenai politik, secara umum penulis sebutkan secara global pembahasan pemikiran politik Machiavelli yang dibahas dalam buku The Prince. Terdapat 26 pembahasan yang diuraikan oleh Machiavelli.

  1. How many kind of principalities there are, and by what means they are acquired (jenis-jenis pemerintahan kerajaan, dan bagaimana mereka dibentuk).
  2. Concerning hereditary principalities (kerajaan-kerajaan turunan).
  3. Concerning mixed principalities (kerajaan-kerajaan campuran).
  4. Why the kingdom of Darius, conquered by alexander, did not rebel against the successors of alexander at his death (mengapa kerajaan Darius, yang diduduki oleh Alexander tidak memberontak setelah kematiannya).
  5. Concerning the way to govern cities or principalities which leaved under they own laws before theye were annexed (cara memerintah kota-kota atau kerajaan-kerajaan yang sebelumnya ditinggal dengan hukum undang-undang mereka sendiri sebelum kota mereka direbut).
  6. Concerning new principalities which are acquired by one’s own arms and ability (kerajaan baru yang telah diperoleh dari persenjataan dan keahlian seorang penguasa).
  7. Concerning new principalities which are acquired either by the arms of others or by good fortune (kerajaan baru yang telah diperoleh dari persenjataan lain atau oleh keberuntungan).
  8. Concerning  those who have obtained a principality by wickedness (mereka yang meperoleh kerajaan/kekuasaan dengan kelicikan/kejahatan).
  9. Concerning a civil principality (kerajaan sipil).
  10. Concerning the way in which the strength of all principalities ought to be measured (bagaimana kekuatan setiap negara seharusnya diukur).
  11. Concerning ecclesiastical principalities (kerajaan gerejawi).
  12. How many kind of soldiery there are, and concerning mersenaries (macam-macam tentara/militer dan masalah tentara bayaran).
  13. Concerning auxiliaries, mixed soldiery, and ones own (pasukan bantuan, campuran dan pasukan pribadi).
  14. That which concern a prince on the subject of the art of war (
  15. Concerning things for which men, and especially princes, are praised or blamed (hal-hal yang menjadi pujian dan hinaan pada manusia, khususnya pada pangeran).
  16. Concerning liberality an meanness (liberalitas dan kekejaman).
  17. Concerning cruelity and clemency, and wheter it is better to be loved than feared (kekejaman dan kemurah hatian, dan mana yang lebih baik; menjadi yang dicinta atau yang ditakuti).
  18. Concerning the way in which princes should keep faith (cara pangeran menjaga kepercayaan seseorang).
  19. That one should avoid being despised and hated (sesuatu harus menghidari dibenci dan dihina).
  20. Are fortresses, and many other things to which princes ofter resort, adventages or hurtful? (apakah pertahanan dan hal-hal lainnya yang sering dibangun oleh pangeran-pangeran berguna atau berbahaya?).
  21. How prince should conduct himself so as to gain renown (bagaimana seseorang pangeran harus bertingkah laku untuk meningkatkan reputasi ketenarannya).
  22. Concerning the secretaries of princes (sekretaris/pembantu pangeran)
  23. How fletterrers should be avoided (bagaimana sanjungan-sanjungan harus dihindari).
  24. Why princes of Italy have lost their states (mengapa raja-raja Italy kehilangan wilayah kekuasaan/negara mereka).
  25. What fortune can effect in human affairs and how to withstand her (keberuntungan dapat memengaruhi kehidupan manusia dan bagaimana menentangnya).
  26. An exortation to liberate Italy from the barbarians (desakan untuk membebaskan Italia dari barbarisme.

Pemikiran politik machiavelli tidak hanya tertuang dalam The Prince, ia juga mengarang buku lainnya yang berjudul; The History of Florence, Discourse on the First Decade of Titus Livius, juga di berbagai tulisan-tulisan singkat lainnya yang ia karang.

 

Mengenal Al-Mawardi

Al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bishri. Al-Mawardi lahir di Bashrah dan beliau hidup antara tahun 364H / 975M – 450H / 1059M. Al-Mawardi merupakan seorang tokoh pemikir muslim yang bermadzhab Syafi’I dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasyiah. Karir al-Mawardi dimulai sebagai hakim yang berpindah pindah dari satu kota ke kota lain, kemudian terakhir ia menetap di Baghdad dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan Khalifah Qadir.[2] Khalifah al-Qadir pertama kali menunjuk Mawardi dalam penulisan buku madzhabiyyah. Kala itu al-Qadir menunjuk empat orang untuk merepresentasikan pandangan empat madzhab dalam Islam, Mawardi merepresentasikan madzhab Syafi’I yang tertuang dalam bukunya qital al-iqna’, dan yang lain seperti al-Quduri menulis buku Mukhtasar Hanafi untuk merepresentasikan hukum Islam dalam madzhab hanafiyah.[3] Kedekatan beliau dengan penguasa bani Buwaih membuat pemikirannya tidak hanya berhaluan Syafi’iyah, namun juga terpengaruh pemikiran-pemikiran Syiah. Karena hal inilah Mawardi merupakan pemikir yang eklektis, memadukan antara filsafat dan teologi yang kemudian tertuang dalam filsafat politik sebagai bukti bahwa ia berada dalam ruang dan situasi politik yang perlu untuk diperhatikan.

Al-Mawardi hidup dalam situasi politik yang tidak lebih baik dari Machiavelli. Jika Machiavelli pernah menyaksikan masa kudeta peralihan pemerintahan hingga mengalami dan merasakan beberapa pemerintahan dari dinasti yang berbeda, hal ini juga dialami oleh al-Mawardi. Al-Mawardi hidup pada akhir-akhir dinasti Abbasyiah, akhir dinasti ini merupakan periode ketiga dari dinasti Abbasyiah, di mana pemerintahan diambil alih oleh dinasti Buwaih. Pada masa al-Mawardi, kondisi pemerintahan mengalami kemunduran. Semula, Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan otak peradaban itu, dan sekaligus jantung negaradengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi kemudian lambat laun semua itu berubah dan Baghdad bukan lagi suatu kota yang istimewa, ditambah lagi kedudukan dan kekuasaan khalifah mulai melemah.

Al-Mawardi bergelut dalam dunia kontestasi politik kekuasaan antara bangsa Arab, Turki dan Persia. Pada periode akhir dinasti Abbasyiah, kontestasi ini semakin “panas” sehingga stabilitas pemerintahan sangat terganggu. Usaha menggulingkan kekuasaan pun terjadi di beberapa daerah selain pusat pemerintahan, pusat pemerintahan tidak pada khalifah di Baghdad, melainkan pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki. Situasi seperti ini menimbulkan reaksi dari golongan pendukung Arab, nampaknya Alfarobi berada di golongan yang berusaha mempertahankan bahwa kepala negara dan penasihat-penasihat khususnya harus berasal dari bangsa Arab, terutama suku Quraisy.

Pemikiran politik Al-Mawardi banyak ia tuang dalam buku-bukunya; kitab al-Hawi, al-Iqna’, Siyasat al-Mulk, Qawanin al-Wizarah, Adab ad-Dunnya wa ad-Din, dan al-Ahkam as-Shulthaniyyah. Namun buku karangannya yang paling monumental adalah al-Ahkam as-Shulthaniyyah, yang banyak menguraikan tentang kekuasaan, hukum pemerintahan serta filsafat politik Islam. Karenanya, penulis menjadikan buku al-Ahkam as-Shulthaniyyah ini sebagai rujukan utama guna membedah pemikiran politik kekuasaan Mawardi, dengan tidak melupakan pula buku-buku karangan Mawardi lainnya.

Sebagai gerbang untuk mengantar kepada isi buku al-Ahkam as-Shulthaniyyah, penulis mencoba menuliskan sub judul pembahasan yang ada dalam buku tersebut. Buku  al-Ahkam as-Shulthaniyyah terdiri dari 20 bab yang membahas tentang kekuasaan, hukum pemerintahan serta filsafat politik Islam, ke dua puluh bab tersebut adalah:

  1. Fi ‘aqdi al-imamah (soal imamah)
  2. Fi Taqlid al-Wizarah (penentuan wazir/pembantu sultan)
  3. Fi Taklid al-imarah ‘ala al-bilad (perihal penentuan kepala pemerintahan/gubernur negara-negara)
  4. Fi taqlid al-imarah ‘ala al-jihad (perihal penunjukan kepemimpinan berjihad)
  5. Fi al-wilayati ‘ala hurubi al-masalih  (Wilayah pembasmian sesuatu demi kemaslahatan)
  6. Fi wilayati al-qudho’ (perihal ruang lingkup peradilan/kehakiman)
  7. Fi wilayati al-mazhalim (perihal wilayah pengawasan)
  8. Fi wilayati an-niqobah ‘ala dzawi an-nisbiy (perihal ruang lingkup perserikatan aristokrat)
  9. Fi al-wilaayaat ‘ala imamati as-shalawat (perihal imam shalat)
  10. Fi alwilayah ‘alal hajji (perihal ruang lingkup haji)
  11. Fi wilayati as-shodaqaat (perihal ruang lingkup sedekah)
  12. Fi qismi al-fay’I wal ghanimah (perihal pembagian pajak dan rampasan perang)
  13. Fi wadh’I al-jizyah wa al-kharaaj (perihal penetapan upeti dan cukai)
  14. Fiima takhtalifu ahkamuhu min al-bilad (perihal perbedaan hukum negara)
  15. Fi ihya’I al-mawat (perihal menghidupkan kota mati)
  16. Fi al-humma wal arfaq (perihal pertanahan dan fasilitas umum)
  17. Fi ahkami al-iqthaa’ (perihal pembebasan dan hibah tanah)
  18. Fi wadh’I ad-diywan wa dzikru ahkamuhu (Perihal perkantoran
  19. Fi ahkami al-jaraim (perihal kriminalitas)
  20. Fi ahkami al-hisbah (perihal penyeruan kebaikan dan pencegahan kemunkaran/kejahatan)

 

Pemikiran-pemikiran politik antara Machiavelli dan Mawardi

Dalam metode komparatif ilmu politik, membandingkan merupakan suatu usaha untuk menilai validitas interpretasi kita tentang fenomena politik tertentu.[4] Persoalan yang akan dibahas penulis memiliki satu objek formal yang serupa yaitu politik kekuasaan, namun dengan objek material yang berbeda yaitu Machiavelli dan Mawardi. Melalui dua objek material ini (Machiavelli dan Mawardi), ada sebuah praduga bahwa pemikiran Machiavelli terpengaruh dari pemikiran Mawardi karena fenomena historis. Machiavelli hidup pada masa Italia sedang dalam gejolak perebutan oleh tiga negara; Perancis, Jerman dan Spanyol. Spanyol yang sebelumnya pernah dijamah oleh kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1453, membawa berbagai macam kebudayaan dan peradaban dari Wilayah Baghdad dan Bashroh, termasuk kebudayaan pendidikan yang salah satunya adalah karya tulis Al-Mawardi. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan karya Mawardi dari Bashrah terbaca oleh Machiavelli yang berada di Italia dengan perantara Spanyol.

Pemikiran politik antara kedua tokoh ini penulis kaji melalui karyanya yaitu The Prince dan Al-Ahkam as-Shulthaniyyah. Dengan metode kesetujuan (method of egreement) sebagai bentuk dasar penjelasan komparatif, penulis mencoba meneliti adanya sedikit kesesuaian pemikiran antara Machiavelli dan Al-Mawardi.

Berikut penulis ulas sedikit mengenai pemikiran politik antara Machiavelli dan al-Mawardi:   

  • Kekuasaan kerajaan

Dalam karangannya, baik Machiavelli ataupun Mawardi sama-sama meletakkan kekuasaan pada sebuah individu bernama raja, pangeran atau sultan. Jabatan ini diperoleh melalui beberapa cara; Machiavelli berpendapat bahwa jabatan ini merupakan jabatan turun menurun, dalam bentuk kerajaan yang monarchi absolut, jadi kekuasaan berdasarkan nasab keturunan. Kemudian selain itu masyarakat sipil pun dapat menjadi penguasa dan memimpin sebuah wilayah dengan cara kudeta atau merebut secara paksa dari kekuasaan lama, selain itu kekuasaan dapat diperoleh dari penunjukan (yang oleh Machiavelli disebut) “kekuatan lain”. Perihal perolehan kekuasaan melalui penunjukan ini Machiavelli mencontohkan sebagaimana terjadi di beberapa daerah Yunani, di kota-kota Ionia dan Hellespont.[5]

Adapun Mawardi kekuasaan raja atau imam diperoleh melalui dua cara: pertama, melalui dewan pemilihan yang ia sebut sebagai “ahlu al-halli wa al-‘aqdi”. Kedua, seorang penguasa diperoleh dengan cara penentuan oleh seorang yang berkuasa sebelumnya. Masalah selanjutnya Mawardi memberikan penjelasan mengenai persyaratan dewan pemilihan dan penguasa tersebut.[6]

  • Kementrian atau Pembantu Raja

Menurut Machiavelli, pemilihan para menteri sangatlah penting; baik buruknya mereka sangat bergantung pada pangeran. Machiavelli menulis bahwa dalam pemilihan menteri, sang pangeran haruslah memilih menteri berdasarkan kepandaian dan kesetiaan.[7] Metode yang diuraikan oleh Machiavelli dalam memilih menteri adalah bahwa pangeran harus melihat kepentingan menteri, ketika calon menteri lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan pangeran, maka itu merupakan kriteria calon menteri yang tidak baik. Seorang menteri harus selalu konsultasi dengan pangeran terkait kebijakan-kebijakan pemerintahan, hal ini berarti ada wewenang legislatif yang dipegang oleh menteri menurut Machiavelli, meskipun hanya dalam porsi yang sedikit. Machiaveli berpendapat bahwa menteri ditunjuk oleh pangeran dengan syarat; kepintaran dan kesetiaan, karenanya output yang dihasilkan dari dua persyaratan ini adalah terjalinnya suatu hubungan dan koordinasi yang baik serta obidiensi yang solid antara menteri dan sang pangeran atau kepala negara.

Mawardi pun memiliki pembahasan khusus terkait kementrian sang sultan. Mawardi menyebut menteri dengan bahasa wazir dan wizarah berarti kementerian. Wizarah atau kementerian menurut Mawardi terdiri dari dua bentuk: pertama, Wizarah tafwid dan kedua wizarah tanfidz.[8] Berikut adalah redaksi asli yang ditulis oleh Mawardi:

والوزارة على ضربين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ

 Wizarah at-tafwid adalah kementerian atas atau pembantu utama sultan. Wizarah at-tafwid memiliki wewenang yang lebih dari sekedar menjalankan kebijakan-kebijakan kepala negara, kementerian ini pun memiliki wewenang untuk ikut merumuskan kebijakan-kebijakan bersama dengan sultan. Jadi, asas eksekutif dan legislatif terdapat dalam lembaga kemeterian ini. Adapun wizarah at-tanfidz hanyalah sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan dan penghubung antara sultan dengan pembesar-pembesar kota bagian dan rakyat.

Selain komparasi pemikiran singkat di atas, banyak hal yang sebenarnya dapat diungkap terkait pemikiran politik kekuasaan menurut dua tokoh besar ini. Sebagai sebuah ulasan singkat, tulisan ini penulis rasa mampu untuk mendeskripsikan sedikit pemikiran antara Machiavelli dan Al-Mawardi, serta merepresentasikan ketertarikan penulis untuk meneliti kedua tokoh ini.



[1] Hanry J. Schmandt, Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h.249.

[2] Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (Jakarta: UI Press, 1990) h.58.

[3] Qamar-ud-din Khan, Al-Mawardis Theory of the State. (Delhi: Idarah-l Adabiyat-l Delli, 1979 reprint 2009) h.18

[4] David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011) h.304.

[5] Niccolo Machiavelli, The Prince.( Format PDF oleh: Planet PDF)  h.54.

[6] Al-Mawardi, al-Ahkam as-Shulthaniyyah wa al-wilayat ad-diniyyah, .( Format PDF oleh: al-Mostafa.com)  h.3.

[7] Niccolo Machiavelli, The Prince.( Format PDF oleh: Planet PDF)  h.161

[8] Al-Mawardi, al-Ahkam as-Shulthaniyyah wa al-wilayat ad-diniyyah, .( Format PDF oleh: al-Mostafa.com)  h.16.

 

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *