Mulla dan Politik Republik Islam Iran: Gambaran Singkat Perjalanan Demokrasi Pemerintahan Rafsanjani – Ahmadinejad

irans flag

Peran politik ulama dalam pross demokratisasi menjadi salah satu kajian yang dibahas dalam politik dan agama. Di indonesia sendiri, para ulama pra kemerdekaan sangat berperan aktif dalam dunia politik kebangsaan demgam implementasi perjuangan merebut kemerdekaan. Meskipun terdapat berbagai pandangan seperti “ulama terlalu suci untuk berpolitik”, namun dalam sejarahnya, ulama sendiri terlibat dalam usaha kemerdekaan, hingga saat ini kembali marak para politisi ulama, setelah sebelumnya terkubur dalam rezim otoriter.
Iran, merupakan salah satu negara republik yang mana para ulama atau mullah banyak terlibat aktif dalam dunia politik. Karenanya, tak heran jika pihak “Barat” memberikan cap bahwa Iran adalah kawasan teokrasi yang dikendalikan oleh oligarki ulama dan penyokong terorisme, terlebih pasca runtuhnya kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlevi dan terjadi revolusi Iran. Terkait hal ini, dahulu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice menyatakan bahwa salah satu rezim tirani yang harus dilenyapkan adalah kaum Mullah yang kini berkuasa di Iran.
Peran mullah sebgai aktor politik di Iran tentu membawa pandangan sebagaimana stigma Barat terhadap negara ini; bahwa Iran adalah negara yang dibawah legitimasi agama, sehingga kecil kemungkinan negara ini berada dalam suasana demokratis yang melibatkan segala elemen masyarakat dalam dunia politiknya. Tetapi dalam perjalanannya, Iran ternyata mengalami proses pembangunan demokrasi pasca revolusi Iran yang dikawal oleh para mulla seperti ayatullah Montazeri, Hojjatul Islam Mohsen Kadivar, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, terlebih pada masa Sheikhol Islam Sayyed Muhammad Khatami yang dikenal sebagai sosok pejuang demokrasi Iran. Melalui peran mullah yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya inilah, kita dapat melihat bagaimana perpolitikan di Iran berada dalam “panggung” para mullah.

Sekilas tentang Mulla
Mulla (Bahasa Persia: ملا ) adalah salah suatu gelar yang biasa diberikan kepada seorang ulama agama Islam. Gelar ini berasal dari kata bahasa Arab mawla atau maula, yang dapat berarti ‘pemimpin’ maupun ‘pelindung’. Menurut Oliver Roy, Mulla di beberapa negara (Turki, Asia Tengah, anak Benua India) hanya jabatan sebagai “Ritual Practitioners” yang berada di masjid-masjid setempat, mereka tidak menjawab hal-hal otoritatif masalah hukum dan kebijakan pemerintahan. Namun di Iran, Mullah memiliki otoritas yang mampu mempengaruhi, bahkan merumuskan kebijakan bersama pemerintah.
Pada awal perjalanan Republik Islam Iran, para mullah berperan aktif dan konstruktif baik dalam kemenangan dan implementasi Negara Islam, dan juga dalam perjalanannya menuju kemajuan republik ini. Apabila dilihat dari struktur pemerintahan Iran, maka para mulla berperan pada jabatan-jabatan politik seperti pemimpin agung (rahbar), dewan ahli serta jabatan-jabatan yang berada pada ruang eksekutif, legislatif dan yudikatif lainnya. Terlepas dari sistem politik apapun, para mulla juga memiliki tugas-tugas seperti mengelaborasi Islam dan menyebarluaskan ajaran dan kebudayaan Islam,penyuluhan masyarakat, memerangi sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.

Peran Mulla di “Panggung” Pemerintahan
Berbeda dengan negara kita Indonesia, Iran memiliki para “Ulama” yang lebih dapat dikatakan “progresif” dalam urusan menjadi elite pemerintahan. Semenjak revolusi Iran pada tahun 1979, wilayah kekuasaan didominasi oleh para mulla, seperti wilayah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semua peran ini telah diatur di Undang-undang Dasar Republik Islam Iran. Salah satu contoh adalah peran mullah sebagai The supreme leader atau pemimpin agung, untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang harus memiliki persyaratan yang tertulis dalam undang-undang Bab 8 tentang Pemimpin dan Dewan Kepemimpinan Pasal 109, diantaranya; menguasai keilmuan dalam berbagai bidang fiqh. Adil, taqwa sebagaimana yang dituntut bagi kepemimpinan Islam. Berwawasan politik dan sosial, bijaksana, berani, mampu dalam pemerintahan, dan cakap dalam kepemimpinan. Tidak lain dan tidak bukan yang berhak memikul tanggung jawab “politik” sebagai pemimpin agung ini adalah mulla yang saat ini diemban oleh Ayatullah Ali Khamanei sebagai pengganti Ayatullah Ruhullah Khameini yang wafat pada tahun 1989.
Pemimpin agung dipilih oleh oleh dewan ahli yang dipilih oleh rakyat sebagaimana yang tertulis di Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran pasal 107.
Selain pemimpin, presiden juga merupakan peran yang diambil oleh para mullah di kancah pemerintahan. Presiden harus seorang yang bertaqwa dan percaya akan pendirian Republlik Islam Iran dan agama negara.
Pemimpin agung dan presiden adalah dua peran besar dalam pemerintahan Eksekutif Iran. Di wilayah legislatif dan yudikatif pun, beberapa dewan adalah para mulla seperti dewan ahli, majlis wali, Parlemen dan kehakiman.

Demokrasi Iran Pasca Revolusi: Pergulatan Mulla Reformis dan Konservatif
Setelah revolusi Iran yang telah berkisar seperempat abad, dinamika politik Iran dewasa ini digerakkan paling tidak oleh dua kekuatan utama yang saling berebut untuk mengubah masa depan Iran. Mereka adalah kalangan reformis dan konservatif. Akan tetapi, walaupun kalangan reformis didukung oleh sebagian besar kalangan muda, bukan berarti bahwa mereka dapat berbuat banyak. Dalam kenyataan,golongan konservatif di bawah pengaruh dan kekuasaan para mulla hingga kini tetap menduduki posisi paling strategis dan menentukan denyut nadi kehidupan politik di seluruh negeri Persi. Upaya mendorong situasi ke arah yang lebih terbuka dan demokrasi tampaknya menghadapi perlawanan sengit dan keras dari kalangan mulla yang didukung oleh aparat penegak hukum dan intelejen negara. Bahkan, tak sedikit para intelektual reformis yang dijebloskan ke penjara karena membela apa yang mereka yakini sebagai gagasan-gagasan demokrasi.
Perubahan-perubahan ke arah yang lebih demokratis (pasca revolusi) dimulai pada dekade 1990 khususnya dengan terpilihnya Khatami sebagai presiden pada tahun 1997. Ada tiga kekuatan yang menjadi motor penggerak kehidupan demokrasi di Iran saat ini, yakni, mahasiswa, intelektual dan kaum wanita. Sebenarnya inspirasi dari dunia demokrasi ini bukan hanya muncul dari Khatami, melainkan dari Ayatollah Montazeri, seorang murid kepercayaan Ayatollah Khamaeni. Pada tahun 1989, Montazeri mulai menunjukkan perubahan kepada pemikiran yang lebih kritis terhadap rezim mulla dengan menilainya terlalu banyak campur tangan dalam urusan masyarakatdan bahkan bertindak brutal terhadap kelompok yang mereka anggap sebagai musuh Islam. Montazeri juga menyebut pemerintah sangat tidak profesional, ekstrim dan mementingkan dirinya sendiri di tengah penderitaan rakyat akibat perang Iran-Irak yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian Iran.
Masa pemerintahan Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989 – 1997) juga tidak dapat dilupakan sebagai proses dinamika politik Iran menuju Demokrasi. Rafsanjani terpilih sebagai presiden setelah perang Iran-Irak berakhir dan dihadapkan pada kondisi ekonomi, sosial dan psikologi yang parah akibat perang yang sangat merusak berbagai sektor kehidupan rakyat Iran. Dengan pandangan Rafsanjani yang moderat dan visioner, ia lebih memikirkan program pembangunan ekonomi sebagai poros utama kebijakan negerinya daripada harus memikirkan hal-hal yang bersifat “politis”. Konsentrasi politik Rafsanjani lebih mengawali era dengan upaya keterbukaan. Ini modal bagi kelancaran pembangunan. Meskipun, harus mengorbankan subsidi pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang berlangsung semasa hidup Khameini. Semua subsidi ini dipangkas dan tentunya banyak mendapat gerutuan panjang dari masyarakat. Pada masa Rafsanjani fasilitas-fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya mulai membaik, karenanya ia dijuluki sebagai bapak pembangunan Iran. Pada tahun 1992, Rafsanjani membuat sebuah pedoman terkait persoalan kebudayaan. Pedoman ini menyatakan dengan tegas bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut masalah sosial-budaya sebaiknya diserahkan pada para ahlinya dan bukan kepada para ulama. Tentunya, kebijakan ini sangat dianggap liberal menurut para mulla, dan tak sedikit para juris (faqih) yang menentang kebijakan tersebut.
Berbeda dengan mayoritas mulla, Rafsanjani terlihat cukup “mesra” dengan Amerika Serikat, meskipun masyarakat Iran masih banyak yang belum bisa menerima “kemesraan” tersebut. Setelah diterpa kondisi peperangan Iran-Irak, selain pembangunan infrastruktur, Rafsanjani juga memiliki keinginan untuk memulihkan kembali kondisi peralatan militernya (senjata militer). Rafsanjani nampaknya menjadikan keinginannya ini sebagai strategi untuk membina hubungan dengan Amerika Serikat. Dengan alasan perekonomian dan perdagangan, selanjutnya Rafsanjani mampu sedikit “melunakkan” Amerika Serikat, dan anehnya strategi penggunaan senjata Rafsanjani ini didukung oleh Khomeini. Mungkin saja karena Rafsanjani adalah mantan ketua parlemen kepercayaan Khomeini dan sangat dekat dengan Pemimpin tertinggi kedua setelah almarhum Khomeini.

Khatami: Pejuang Demokrasi
Jika Rafsanjani terkenal dengan bapak pembangunan, maka Khatami terkenal dengan orang yang menyuarakan demokrasi. Sejak awal karirnya, memang Khatami berbeda dengan para mulla lainnya. Muhammad Khatami memiliki pandangan yang lebih “lunak” terhadap demokrasi dan duni Barat, hal ini wajar karena background intelektualnya ia jalani di Jerman, sebagai Direktur Pusat Stud Islam Hamburg. Pada tahun 1998, ia diangkat menjadi Menteri Kebudayaan dan Pembinaan Islam. Dalam jabatan ini, ia melakukan hal-hal baru dalam hal perfileman. Khatami mampu membuat industri perfileman Iran maju dengan pesat, karena industri tersebut banyak mendapatkan subsidi oleh pemerintah. Khatami juga membuka celah yang sebelumnya tertutup atas masuknya film-film asing di luar wilayah Iran. Di tangan Khatami pula pemerintah Iran membentuk pusat-pusat pelatihan bagi calon sineas muda Iran. Ini adalah bukti awal dari proses demokratisasi Iran dalam bidang perfilman.
Khatami bukan tanpa musuh, kalangan konservatif mengaggap ini suatu ancaman besar bagi dunia pemikiran Islam Iran. Anggapan bahwa Khatami merupakan sebuah ancaman bagi pemikiran Islam Iran akhirnya membuat ia terpental dari kursi kekuasaan dalam bidangnya. Setelah tidak pada jabatan pemerintahan, Khatami menjaga semangat dan energi politiknya dengan menerbitkan buku yang merupakan rangkuman dari ceramahnya selama menjabat sebagai menteri. Melalui bukunya ini Khatami tetap berusaha untuk meyakinkan kaum muslimin Iran agar meninggalkan cara-cara berpikir yang sudahkuno dan menganjurkan agar umat Islam meningkatkan logika dan penalaran mereka dalam menjawab tantangan zaman. Pandangan dasar khatami sebenarnya merupakan kritik terhadap cara pandang kolot kalangan konservatif yang dipandangnya sudah usang. Khatami memang mengakui ada kelemahan dari demokrasi liberal, namun manfaatnya juga tidak sedikit yang dapat dimanfaatkan oleh umat muslim. Baginya, pemerintahan Islam yang baik adalah pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Pemikiran khatami ini kemudian mendapat dukungan dari para akademisi dan intelektual muda Iran, serta kaum wanita, sastrawan dan seniman. Berbekal pemikran dasar dan beberapa dukungan inilah Khatami memberanikan diri untuk maju dalam kampanye presiden pada 1997.
Ketika Khatami terpilih menjadi presiden pada 1997, ia berusaha memenuhi janjinya dengan membangun pemerintahan yang berbasis kalangan intelektual-reformis. Contohnya adalah Mohammad Hashemi, saudara mantan presiden Rafsanjani yang juga dibuang dari posisinya sebagai Direktur Radio dan Televisi Iran pada tahun 1993, ia pilih sebagai pendampingnya, Wakil Ketua Eksekutif Iran, atau Wakil Presiden Iran. Menteri-menteri banyak ia angkat dari kalangan intelektual dan berpengalaman hidup di dunia Barat. Khatami juga mengangkat Massoemeh Ebtekar yang merupakan seorang wanita sebagai salah satu wakil presiden, ini merupakan suatu terobosan besar dalam dunia politik Iran. Dengan demikian, Khatami merasa telah menepati janji kepada pemilih wanita dengan menaikkan derajat wanita dalam kancah perpolitikan.
Dengan modal kabinet moderat tersebut, Khatami berharap dapat mempercepat proses demokrasi Iran yang sangat ia harapkan. Keyakinan dirinya bahwa Islam sangat sesuai dengan demokrasi diwujudkan dalam berbagai pernyataan tentang demokrasi Islam. Khatami juga mendorong debat publik di berbagai forum tentang toleransi,tertib hukum, dan dampak negatif dari penggunaan kekerasan dalam membangun kehidupan politik.
Di samping membangun pendapat umum tentang gagasan demokrasi Islam, Khatami juga mulai membuka peluang bagi pembentukan partai politik. Sekalipun demikian, partai-partai politik yang dibentuk oleh pemerintahan Khatami pada umumnya partai pendukung pemerintah. Sedangkan partai oposisi tetap dibatasi. Ada dua partai besar dalam sistem perpolitikan Iran, Partai Pendukung Pembangunan adalah partai yang dibentuk mantan presiden Rafsanjani, dan partai Front Partisipasi Islam Iran yang merupakan bentukan dari pendukung Khatami terbesar yang semula merupakan kubu kiri di era Khameini.

Ahmadinejad: Sang Demokrat Konservatif
Ahmadinejad dilahirkan di
Sebagai politisi, ia mengikuti terdaftar sebagai calon presiden Iran di pemilihan Umum Iran padatahun 2005 beserta para 7 calon lainnya: Akbar Hasyemi Rafsanjani, Ali Larijani, Mehdi Karrubi, Muhammad Bagher Ghalibaf,Mohsen Mehralizadeh, Mohsen Rezai dan Mostafa Moin. Karir kepemimpinannya banyak mendapat dukungan dari rakyat sejak ia menjabat sebagai walikota Ardabilpada tahun 1993-1997 hingga menjadi walikota Teheran.
Pada masa kampanyenya, ia berusaha untuk mengkritisi “permainan” elite politik Iran yang semakin jauh dari cita-cita revolusi 1979. Juga menyinggung semakin menjamurnya mafia minyak di Iran. Selain itu, dukungannya terhadap teknologi nuklir juga sangat kuat, apalagi setelah Amerika membuat stigma bahwa Iran ingin bersaing dengan Amerika dengan teknologi nuklirnya. Di sinilah penilaian terhadap diri Ahmadinejad bahwa ia seorang yang konservatif.
Ahmadinejad memang seorang yang konservatif. Nasionalisme religiusnya membuat keteguhan hatinya kuat untuk mempertahankan harga diri negaranya, ia lebih memilih untuk bersebrangan dengan “Barat” terlebih Amerika Serikat daripada harus bermesra ria dengan negara adidaya tersebut. Bahkan menurut Ali M Anshari, dia seolah-olah selalu mencari kecaman dari Barat, keadaan ini seperti kembali ke masa-masa keemasan awal revolusi, ketika Iran berjaya sendiri dan “Amerika tidak bisa berbuat apa-apa.” Ahmadinejad yakin bahwa negosiasi dengan Barat adalah upaya tak berguna dan ia tak tertarik dengan pertimbangan apakah Barat memberikan sesuatu atau tidak. Pada masa Ahmadinejad ini, ketegangan kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, opini bahwa pemerintahan Iran adalah pemerintahan teokrasi yang anti demokrasi dimunculkan kembali.
Meskipun banyak tuduhan terhadap ahmadinejad; bahwa ia seorang “ekstremis”, konservatif, anti demokrasi, dan radikal terhadap program-programnya yang anti AS dan Zionis, namun Ahmadinejad merupakan seorang yang cukup demokratis. Bahkan terhadap Yahudi Iran pun ia masih memposisikan dirinya sebagai seorang demokrat (meskipun tidak secara eksplisit). Terdapat 30.000 Yahudi Iran yang berdomisili di berbagai wilayah negeri peradaban persia tersebut. mereka mengenyam hak kewarganegaraaan secara penuh, tanpa ada masalah. Mereka dapat menjalankan rutinitas ibadah dengan bebas, bahkan mereka boleh menerbitkankoran sendiri. Mereka juga memiliki wakil di parlemen Iran, yang dilindungi hak-hak mereka.
Selain itu, Ahmadinejad juga mengeluarkan suatu kebijakan baru yang dianggap membebaskan perempuan dari keterkungkungan jender. Pasca terjadinya Revolusi Islam Iran, kaum perempuan dilarang untuk memasuki tempat-tempat olahraga di seluruh Iran. Namun ketika era Ahmadinejad, ia meminta kepada para pemegang kebijakan dalam urusan olahraga untuk membuat aturan yang memperbolehkan kaum perempuan untuk menyaksikan pertandingan pertandingan sepak bola dan pertandingan olahraga lainnya.

Demokrasi Versi Iran: Demokrasi “Akal” Tuhan
Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yang secara bersama-sama memerintah diri sendiri, dengan memilih sebagian dari antara mereka menjadi penyelenggara negara, yang bertugas melayani seluruh rakyat sesuai dengan kehendak rakyat. Singkatnya,demokrasi adalah pemerintahan oleh semua untuk kepentingan bersama. Semua warganegara terlibat, ada conrol and balance terhadap semua lembaga negara. Apabila kita melihat fenomena demokrasi di berbagai dunia, apakah demokrasi yang diterapkan itu sama persis? Atau ada varian lain dalam penerapan demokrasi? Menurut saya demokrasi tidak tunggal, penerapannya berbeda sesuai dengan “iklim” geografis, sosial dan budaya di mana demorasi itu diterapkan. Iran menjadi salah satu cerminan varian demokrasi yang menarik untuk dilihat. Meskipun mengaku demokratis, kebijakan-kebijakan pemerintah Iran masih tetap berada pada penjagaan rahbar, berada dalam satu wilayah yang mereka sebut velayat el-faqih atau wilayatul faqih. Wilayatul faqih ini bukan semata hak otoritas Pemimpin Agung, wilayatul faqih juga memiliki acuan, yaitu semangat revolusi 1979, dan semangat revolusi 1979 mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada syariat Islam (apabila kita tarik kepada pemahaman dan bahasa yang lain adalah maqosid as-syari’ah), yang kemudian melahirkan konstitusi Republik Islam Iran. Acuan ini sama halnya dengan Indonesia yang juga ingin meneruskan semangat reformasi 1998, atau lebih fundamental lagi berkiblat pada Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Pertanyaan muncul, siapa yang ingin mengingkari UUD Republik Indonesia? Tentu tidak ada. Karenanya, sama pula halnya dengan Iran? Siapa yang hendak mengingkari revolusi 1979? Yang mana revolusi ini membebaskan rakyat Iran dari penjajahan (meskipun secara implisit) dan membuat mereka dapat bersuara. Karena itu, wajar kiranya apabila wilayatul faqih yang dijalankan oleh para mulla Iran dianggap secara simbolis sebagai “akal” Tuhan yang mengawal demokrasi.
Iran cukup layak apabila dikatakan sebagai negara Islam demokrasi. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan (yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya) pemerintah semenjak Rafsanjani hingga Ahmadinejad sudah tidak terkesan kebijakan otoritatif dan konservatif. Bukan hanya dinilai dari masalah kebijakan, kita bisa menilai dari partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan. Misalnya dalam proses electoral elite pemerintahan; dimana Wali Faqih (Rahbar) dipilih oleh Dewan Ahli yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Rahbar (yang pada hakekatnya ditunjuk oleh rakyat) menunjuk enam orang lainnya untuk menjadi anggota Dewan Penjaga. Artinya, anggota Dewan Penjaga pada hakikatnya juga dipilih oleh rakyat. Anggota kabinet baru dapat diangkat bila mendapat persetujuan dari wakil rakyat(parlemen).
Bila kita mencermati komposisi pembagian kekuasaan dalam sistem waliyatul faqih yang diaplikasikan di Republik Islam Iran, akan terlihat bahwa rakyat memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan Republik Islam Iran. Artinya, kalau menggunakan kacamata Barat, sistem ini amat demokratis. Beda kedemokratisan Iran dengan demokrasi liberal versi Barat adalah bahwa dalam sistem wilayatul faqih terdapat “akal” Tuhan yang mengawal jalannya demokrasi. Bila dikaji kembali dalam kajian perspektif “skeptis”, sebenarnya sama saja; sama-sama memiliki acuan, Iran acuannya kepada satu kekuatan yang besar, abstrak, yang mereka sebut Tuhan yang termanifestasikan secara normatif ke dalam syariat Islam, dan diwalikan kepada rahbar. Barat juga memiliki acuan besar pula, tetapi mungkin lebih abstrak dan sesuai dengan public reason atau nalar publik pada masyarakat Barat.

Daftar Pustaka
Anshari, Ali M. Supremasi Iran, Poros Setan atau Superpower Baru? Jakarta: Zahra, 2006.
Cipto, Bambang. Dinamika Politik Iran, Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi danFenomena Khatami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
El-Gogary, Adel. Ahmadinejad: The Nuclear Savior of Tehren. Terjemahan dari buku “Ahmadinejad: Rajulun fi Qalbil aashifah”. Depok: Pustaka IIMaN, 2007.
HUMAS Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran. Jakarta: N.Y.
Labib, Muhsin. dkk. Ahmadinejad, David di Tengah Angkara Goliath Dunia. Mizan: Hikmah Populer. Format E-Book.
LIPI, Pusat Penelitian Politik, YearBook 2005. H.66
Panjaitan, Merphin. Logika Demokrasi, Rakyat mengendalikan Negara. Jakarta: Permata Aksara, 2011.
Roy, Oliver. The failure of Political Islam, New York: I.B Tauris & Co Ltd, 2007.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *