Ahmadiyah Dalam Sorotan Hak Asasi Manusia (HAM) Tinjauan Atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Melalui HAM Natural

Pendahuluan

Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan terus menghadapi tantangannya untuk tetap mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Hal ini dikarenakan pandangan Ahmadiyah mengenai kenabian, wahyu, al-Masih dan al-Mahdi yang berbeda dari mayoritas pandangan masyarakat Indonesia. Perbedaan ini tak pelak melahirkan respon di masyarakat bahwa Ahmadiyah telah menyimpang dari ajaran Islam yang “sebenarnya” dan sudah barang tentu telah menodai agama Islam. Berbagai kekerasanpun terpaksa harus diterima oleh Jemaat Ahmadiyah sebagai konsekuensi atas anggapan yang menyimpang tersebut, kasus-kasus seperti di Makassar (awal 2011), Cianjur, Tasikmalaya (Maret,2011), Bogor (April 2011), Ciekesik (Februari 2011) menjadi fakta bahwa Ahmadiyah harus menelan pil pahit kebrutalan warga yang terpancing isu perbedaan mendasar (aqidah) antara Ahmadiyah dan Islam. Puncak dari penolakan tersebut terjadi pada tahun 2008 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang berisi tujuh poin keputusan, dan tiga poin ditujukan untuk melemahkan ruang gerak Ahmadiyah secara formal.[1] Dari kasus ini jelas terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam wilayah kebebasan beragama.

SKB lahir dengan mengingat UU PNPS tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. SKB tiga menteri ini berdampak pada rangakain larangan yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Ruang gerak Ahmadiyah dipersempit dengan peraturan tersebut. Eskalasi kekerasan di beberapa daerah semakin meningkat setiap tahun. Catatan Setara Institute, pelanggaran terhadap Ahmadiyah pada tahun 2007 sebanyak 15 pelanggaran, 193 pelanggaran pada tahun 2008, 33 pelanggaran pada tahun 2009, dan 50 pelanggaran pada tahun 2010.[2] Kejadian Cikeusik merupakan kejadian yang paling mengenaskan karena memakan korban tewas dari Jamaah Ahmadiyah dan mendapatkan perhatian internasional, hal ini ditunjukkan secara langsung dengan adanya surat keprihatinan dari perwakilan Uni Eropa dan beberapa dunia Barat lainnya. Kejadian ini sekaligus menunjukkan mundurnya Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia yang terkenal toleran, tidak ada ruang gerak dan kebebasan menjalankan keyakinan dan beragama.[3] Keterlibatan Negara dalam mengadili keyakinan Ahmadiyah yang berbeda secara tafsir dari mayoritas muslim Indonesia ini menjadikan pemerintah terjebak dalam rumitnya pengaturan HAM. Pemerintah belum memiliki instrumen pengukuran HAM berdasarkan pertimbangan politis-kah itu, HAM natural, atau HAM dalam wilayah positivis. Ketiga sudut pandang tersebut saling tumpang tindih.

Pembahasan

Mengenal Singkat Ahmadiyah dan Perbedaan Keyakinan

Ahmadiyah dipelopori oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada bulan Maret tahun 1889 ketika usianya 54 tahun. Mirza Ghulam Ahmad adalah keturunan keluarga bangsawan Mughal yang berhijrah ke India dari Samarkand karena rezim kaisas Babar.[4] Jika mengkaji dengan pendekatan sosiologis dan antropologis, sama halnya dengan Muhammad yang merupakan keturunan bangsawan Quraisy, karenanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah memiliki modal (moril dan materil) untuk membawa ajaran kepada manusia. Latar nama Ahmadiyah diambil bukan dari nama pendiri Mirza Ghulam “Ahmad”, melainkan dari nama lain Muhammad yaitu Ahmad. Ahmad adalah nama lain Muhammad yang lebih menggambarkan Jamali, keindahan dan lemah lembut, sedangkan Muhammad lebih menggambarkan sifat Jalali-nya atau kegagahannya.[5] Ahmadiyah (Qodian) mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1925 yang dibawa oleh Maulana Rahmat Ali di daerah Tapaktuan, Aceh Selatan. Pada tahun 1931 ia mulai meniggalkan pulau Sumatra menuju Jawa untuk meneruskan tabligh. Sementara selain Maulana Rahmat Ali, Ahmadiyah (lahore) dibawa oleh Wali Ahmad Baig ke Yogyakarta pada tahun 1924.[6]

Perbedaan yang paling mendasar dan yang sering dijadikan argumen untuk mengeluarkan Ahmadiyah dari Islam adalah ajaran mengenai kenabian. Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dengan bentuk kenabian baru namun tetap membawa syariat Nabi Muhammad. Selain itu, perbedaan berada pada masalah perdebatan kematian Yesus di tiang salib. Sementara mayoritas Sunni meyakini yang disalib bukanlah Yesus atau nabi Isa, Ahmadiyah memiliki pandangan lain; bahwa yang disalib adalah Yesus itu sendiri namun ia tidak mati di tiang Salib. Pandangan selanjutnya yang menjadi perbedaan adalah bahwa Masih Mau’ud telah hadir di muka bumi yang berwujud Mirza Ghulam Ahmad.

Selain memiliki pandangan berbeda mengenai al-Masih dan kenabian, Ahmadiyah memiliki pandangan Khilafah yang mungkin berbeda dengan pandangan khilafah yang selalu menggema di beberapa gerakan Islam politik; yaitu pandangan yang meyakini bahwa Islam memiliki teori yang spesifik mengenai negara dan kekuasaan.[7] Bagi mereka, khilafah harus ditegakkan di muka bumi demi terciptanya kesejahteraan bagi manusia, karenanya muslim harus bergerak untuk merealisasikan Khilafah. Berbeda dengan itu semua, Ahmadiyah meyakini bahwa khilafah itu telah berdiri setelah wafatnya Muhammad dan diteruskan oleh empat Khalifah, itulah masa Khilafah pertama.

Perbedaan makna Khilafah dalam ajaran Ahmadiyah ini tidak membawa dampak yang terkesan “memberontak” sistem pemerintahan modern dalam sebuah negara bangsa. Gerakan untuk mengkampanyekan khilafah pun berbeda dengan gerakan Islam politik lainnya yang cenderung selalu menyalahkan dan menghujat pemerintah. Ahmadiyah memmiliki pandangan bahwa di manapun para jemaatnya berada, maka mereka harus menghormati dan mengikuti hukum dan mekanisme pemerintahan setempat, entah iu pemerintahan yang berdasarkan hukum positif ataupun hukum Islam. Khilafah menurut Ahmadiyah adalah sebuah sistem kepemimpinan pengganti Rasul terdahulu. Perbedaan Khilafah di dalam keyakinan Ahmadiyah berada pada keberlangsungan dan wilayah di mana khilafah itu termanifeskan. Ahmadiyah meyakini bahwa Khilafah masih berlangsung hingga saat ini,[8] khilafah tidak pernah runtuh sebagaimana persepsi mayoritas muslim atas runtuhnya khilafah Utsmaniyyah yang sencara formal pada tahun 1924. Khalifah pada abad modern berada pada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini adalah seorang Masih Mau’ud yang dijanjikan, dan kekhilafahan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Konsekuensi Perbedaan: Dari Fatwa menuju Delik Penodaan Agama

Beberapa perbedaan ini dianggap membawa pada sebuah konflik dan penentangan keras yang dimobilisasi oleh beberapa kelompok Islamisme, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Ulama Islam (FUI), bahkan oleh kalangan Islam arus utama lainnya di Indonesia seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jauh sebelum kejadian intoleransi pada abad 21, Ahmadiyah telah mendapat penolakan sejak tahun 1930an. Apalagi setelah keluar keputusan Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak dapat bersama lagi sebagai ajaran yang mengkampanyekan modernisme Islam.[9] Penolakan ini seakan mendapatkan legitimasi sejak MUI mengeluarkan fatwa tahun 1980-an yang kemudian di rapat kerja Nasional MUI pada tahun 1984, menyatakan Ahmadiyah Qodian menyimpang dari ajaran Islam dan menganggu ketertiban negara.[10] Serta fatwa MUI tahun 2005 yang menguatkan fatwa MUI tahun 1980, bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan dan pengikutnya dianggap murtad (keluar dai ajaran Islam) serta pemerintah diwajibkan melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah.[11] Dalam sistem ketatanegaraan, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Meskipun demikian, fatwa memiliki dampak besar dalam urusan hal-hal komunal, misalnya kelompok yang sesat dan menyimpang. Peran MUI juga tidak bisa diremehkan dalam hubungan agama-negara. Ahmad Suaedy menjelaskan bahwa terdapat perubahan posisi MUI-negara. Pada era Suharto dan Habibi MUI sebagai pelayan yang pemerintah, pada era Abdurrahman Wahid posisi MUI digiring untuk menjadi pelayan ummat, pada era Susilo Bambang Yudhoyono berbalik menjadi pemerintah pelayan MUI dengan banyak memfasilitasi. Beberapa fatwa MUI ini kemudian ditindak lanjuti menjadi peraturan formal yang membawa nuansa keberagaman di Indonesia pada sikap-sikap intoleransi. Dalam hal ini, pemerintah bukan hanya diam melihat tindakan intoleransi, melainkan juga terlibat dalam tindakan intoleransi tersebut.

Puncak dari penolakan tersebut terjadi pada tahun 2008 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang berisi tujuh poin keputusan, dan tiga poin ditujukan untuk melemahkan ruang gerak Ahmadiyah secara formal. SKB lahir dengan mengingat UU PNPS tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Tak jarang berbagai regulasi tentang kebebasan beragama ini ditentang oleh berbagai pihak. Kita bisa mengambil contoh dari kasus penetapan presiden nomor1/PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dan kemudian baru diangkat menjadi UU pada tahun 1969. Pada tahun 2009, beberapa kalangan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun secara individu mencoba untuk menggugat UU PNPS ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 mengenai kebebasan beragama. Sidang ini dinilai istimewa karena terdapat 11 pemohon (7 di antaranya LSM dan 4 lainnya perorangan), menghadirkan 60 pakar ataupun saksi ahli lebih dari 56 pengacara. Disebutkan pula dalam sidang ini Mahfud MD sebagai ketua sidang berkali-kali “geram dan terlihat garang” akibat ulah pengunjung di balkon MK.[12]

Beberapa regulasi mengenai kebebasan beragama ini melahirkan delik pemidanaan agama, barang siapa yang melanggar dikenakan dengn hukuman sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 dan 156a. Dalam pasal ini tertulis:

Pasal 156

Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Jaminan Konstitusi Atas HAM Dalam Beragama dan Berkeyakinan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang bersifat kodrati dan sangat mendasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, kelompok dan negara. Perlindungan terhadap HAM memiliki hakikat menjaga keselamatan manusia secara utuh sebagai makhluk yang bermartabat (human dignity). Wacana menganai HAM terus berkembang dan menjadi perhatian manusia di dunia seiring dengan perkembangan dunia untuk menciptakan tatanan global yang lebih menghargai individu manusia. System pemerintahan yang demokratis pun berkembang pada negara ketiga demi menjamin hak-hak individual masyarakat yang tercerai berai dari sebuah negara pasca perang dunia yang berkepanjangan.

Dalam perjalanannya, pada awal Orde Baru, ada harapan besar bahwa akan dimulai suatu proses demokratisasi. Banyak kaum cendekiawan menggelar berbagai seminar untuk mendiskusikan masa depan dan hak asasi. Akan tetapi euphoria demokrasi tidak berlangsung lama, karena semakin lama, kelompok militer yang direpresentasikan Presiden mulai mengambil alih dalam mendominasi kekuasaan. Dalam wilayah agama, pada era Orde Baru inilah Negara melanjutkan regulasi mengenai agama mana yang berhak berkembang sesuai Penetapan Presiden Sukarno 1965 tentang penyalah gunaan dan penodaan agama. Selanjutnya, penetarpan presiden ini menjadi Undang-Undang No 5 tahun 1969. Terdapat 5 agama resmi yang diakui pemerintah, berawal dari sinilah tumpang tindih antara kepentingan kelompok Islam mayoritas dan negara semakin liar. Islam harus sesuai dengan mayoritas, yang tidak sesuai dianggap aliran subversif yang ingin melawan negara (berkaca pada kasus DI/TII), namun imbasnya aliran seperti Ahmadiyah yang tidak ada kepentingan sama sekali terhadap penggulingan kekuasan ikut terkena imbas dari UU tersebut.

HAM cukup disambut baik oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh rezim otoriter dan para elit negara-negara dunia yang memandang bias terhadap hak-hak dasar masyarakat. Hak asasi manusia mulai dikumandangkan secara masif di dunia Barat sebagai sebuah pernyataan kesepakatan yang harus dibela dan diperjuangkan, terwujud dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) di bawah payung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada era reformasi, Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya selain itu kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Selain itu, Undang Undang Dasar (UUD) 1945 telah diamandemen dengan menambahkan pasal mengena HAM yang tertuang pada pasal 28, khususnya pada pasal 28 E ayat (1) (2) dan (3):

“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Melalui “ayat-ayat” ini sebenarnya kebebasan beragama dan berkeyakinan telah terjamin secara konstitusional. Namun di lain sisi, ada beberapa regulasi yang mengatur kebebasan beragama yang dinilai oleh sebagian kalangan bertentangan dengan UUD 1945.

HAM Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dalam Pandangan Hukum Natural

Pada dasarnya, hukum natural pertama dikenal melalui filsafat Yunani dalam aliran Stoicin, yang membahas mengenai gerak alam semesta diatur oleh hukum abadi yang tidak berubah. Islam mengenal ajaran natural law ini pada sebuah doktrin bernama sunnatullah, atau hukum Allah. Dalam artian Allah di alam ini telah meletakkan suatu sistem yang baku dan tidak dapat dirubah yaitu hukum kausalitas atau sebab akibat. Aristoteles yang mengangkat hukum ini menjadi pembahasan yang mengarah pada kajian manusia (antoposentris), dan tidak lagi kajian kajian alam (cosmosentris). Manusia secara alamiah bersifat rasional yang ditentukan oleh akalnya.

Jika membahas natural law dan HAM maka akan bersinggungan dengan justiced gerecht atau adil dan truth/rechtig atau benar dalam law/recht atau hukum, karena beberapa hal ini terkait dengan martabat manusia (human dignity). Salah satu muatan natural law hak-hak yang didapat dari alam sebagai unsur terpenting dalam kehidupan, udara (untuk kehidupan) adalah salah satnya. Oleh karena itu, hak hidup pasti menjadi hal yang utama dalam setiap deklarasi ataupun perlindungan terhadap HAM. [13]

Melalui dasar natural law di atas, agama dan ketuhanan sebenarnya dipandang sebagai suatu kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia percaya pada kekuatan yang lebih besar darinya yang ada di luar dirinya. Ketika persepsi itu muncul pada individu manusia, ketika itulah dia disebut bertuhan. Adapun monoteisme, panteisme, politeisme dan lain sebagainya dari isme-isme hanyalah sebuah konsep. Dari argumen ini dapat diambil kesimpulan bahwa beragama tidak bisa dilarang dalam hal apapun atau oleh siapapun. Ketika itu dilarang, maka dapat dipastikan itu telah melanggar HAM sesuai dengan natural law.

Demi sebuah ketertiban, pasti terdapa regulasi untuk mengatur keberagamaan. Agama dapat dibatasi dan diatur dengan melihat beberapa hal. Dalam hal ini International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi menjadi UU sah di Indonesia membagi ruang keagamaan menjadi dua: Internum dan Externum. Internum adalah ruang keyakinan individu yang tidak dapat diganggu gugat, belum ada manifestasi dari keberagaman tersebut. Sedangkan ruang atau wilayah externum adalah ruang manifestasi dari sebuah keyakinan tersebut. Kebebasan hanya dibatasi dalam wilayah eksternum dan untuk melindungi beberapa hal berikut:

  • Keamanan;
  • Ketertiban;
  • Kesehatan;
  • Moral masyarakat
  • Hak-hak kebebasan mendasar orang lain.

Wilayah inilah yang membatasi praktik keagamaan pada suatu negara. Memang, penulis tidak menafikan ada beberapa kasus yang melanggar wilayah ini seperti, ritual keagamaan dengan hubungan seksual, doktrinasi mengenai anarkhisme, pemecahan kesatuan nasional dan lain sebagainya. Hal ini lah yang sebenarnya harus dibatasi oleh pemerintah. Sementara dalam kasus Ahmadiyah, jemaat tidak melanggar wilayah eksternum dari kebebasan beragama, kasus ini hanya soal “beda tafsir”. Lalu pertanyaan kemudian, apakah indonesia ini negara kuasa mayoritas (mayoritarianisme)? Di mana mayoritas berhak atas diskriminasi kelompok minoritas yang tidak sejalan dengan tafsir mayoritas. Tentu tidak. Lalu bagaimana dengan Majelis Ulama Indonesia yang kerap melontarkan pernyataan sesat terhadap suatu aliran tertentu yang itu masih berada pada wilayah internum. Memang MUI tidak memilii hak eksekusi atas ini, namun pernyataan melalui MUI ini dapat menjadi sebuah doping keberanian yang besar terhadap seseorang untuk bertindak. Apalagi, relasi antara pemerintah dengan MUI saat ini mengalami alternasi peran dan posisi. Ahmad Suaedy, selaku koordinator Abdurrahman Wahid Centre for Interfaith Dialogue and Peace Universitas Indonesia (AW-Centre UI) pernah menyampaikan bahwa terjadi perubahan posisi MUI. Pada zaman Soeharto bisa dikatakan “MUI serve to the Government”, pada era Presiden Abdurrahman Wahid dapat dikatakan “from serve Government to serve ummah”, dan para masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono “Government serve to MUI”, jadi tak heran jikalau negara sekarang tak begitu kritis dengan pernyataan sesat berbagai golongan, dikarenakan negara belum berani memposisikan dirinya netral terhadap kebebasan dan berkeyakinan. Pemerintah masih larut dalam nuansa mayoritarian rakyat Indonesia, yang juga tidak dapat disalahkan karena mayoritas Islamnya.[14]

Dalam hal ini SKB tiga menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang tepat dijadikan regulasi untuk mengatur keberagamaan, khususnya di sini pada Ahmadiyah. Pemerintah dalam hal ini tidak menjelaskan apanya yang dibela dan ditolak dalam suatu ajaran. Apakah eksistensinya sebagai keyakinan yang masuk dalam ranah natural law, ataukah pada tataran praktis manifestasi keberagamaan yang melanggar hukum positif suatu negara, dalam arti lain dampak dari sebuah ajaran tersebut. Nalar dikeluarkannya SKB tiga menteri adalah untuk menjaga ketertiban dan menjaga kerukunan umat beragama, hanya itu saja. Jika demikian pemerintah belum dapat melindung HAM yang natural dari individu manusia sebagai makhluk yang beragama dan berkeyakinan ketuhanan.

Penutup

Sebagai sebuah keyakinan keagamaan, Ahmadiyah tidak seharusnya menjadi organisasi yang dujustifikasi oleh negara melakukan penyimpangan. Negara, yang dalam hal ini menjamin HAM warga dalam beragama harus memberikan kebijakan yang lebih tepat selain mengeluarkan SKB terhadap warga Ahmadiyah. Selain itu nalar pemerintah mengeluarkan SKB untuk membatasi ruang gerak Ahmadiyah memiliki pandangan mayoritarianisme yang memaksakan penafsiran agama tunduk pada keyakinan mayoritas dan melakukan pembatasan terhadap keyakinan. Tentunya hal ini dapat dinilai sebagai penyimpangan HAM karena beberapa hal yang kurang tepat dijadikan landasan hukum untuk membatasi sebuah keyakinan dalam wilayah externum.

Dalam wilayah hukum, Ahmadiyah termasuk organisasi yang taat hukum, dan terus mendukung penegakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan secara legalitas, Ahmadiyah merupakan organisasi berbadan hukum sesuai surat Depertemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Sosial Politik tahun 1993 dengan no 363.4/DPM/SOS/93. Masyarakat Indonesia harus lebih dewasa dalam menghadapi kasus-kasus perbedaan seperti Ahmadiyah, menggunakan nalar negara-bangsa adalah cara yang lebih bijak memandang perbedaan daripada menggunakan nalar negara-agama. Abdullahi Ahmed Anna’im mengatakan bahwa ketika negara bangsa terbentuk, seharusnya tidak lagi memiliki pandangan bahwa terdapat warga negara kelas utama, dan warga negara kelas dua. Seseorang dinilai karena ia seorang warga negara berdasarkan loyalitas dan kepatuhannya terhadap negara, bukan karena suatu agama apapun.[15]

Apabila dilihat dari konteks pancasila, Jemaat Ahmadiyah pun memiliki dan memegang teguh ke-lima sila yang tertulis, tidak memiliki pandangan yang anti terhadap sistem pemerintahan yang sah di Indonesia, bahkan mendukung jalannya stabilitas jalannya pemerintahan di suatu negara. Dalam wilayah perjuangan, Ahmadiyah telah turut berjuang menghapus ketidak adilan pemerintah kolonial terhadap masyarakat Indonesia. Ide-ide Ahmadiyah banyak diadopsi oleh para pendahulu kita seperti Sukarno dan HOS Tjokro Aminoto, bahkan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah seorang Jemaat Ahmadiyah.[16]

Daftar Pustaka

Ahmad Cheema, Khilafat Telah Berdiri. Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995.

Ahmed, An-Naim Abdullahi, Syari’a in the Secular State. Dalam buku The Law Applied, Contextualizing The Islamic Shari’a, oleh Peri Bearman.dkk (Ed). (New York: I.B.Tauris &Co Ltd, 2008)

Ayubi, Nazih, Political Islam, Religion and Politics In The Arab World, (London: Routledge, 1994)

Effendi, Masyhur, Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Yuridis, Sosial, Politik. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Hasani, Ismail dan Bonar Tiggor Naipospos, Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia Jakarta: Setara Institute, 2010.

Islam Yusuf, Muniral dan Ekky O.Sabandi, Ahmadiyah Menggugat, Menjawab Tulisan: Menggugat Ahmadiyah. Neratja Press, Cet III 2014.

Kontras, Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Pristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februaru 2011. Jakarta: Kontras, 2011.

Mahmud Ahmad, Mirza Basyiruddin, Ahmadiyyat or The True Islam, New Delhi: Award Publishing House, 1980.

Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, Penjelasan Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah Qodian. Jakarta: MUI, 1980.

Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, Penjelasan Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah (Jakarta: MUI, 2005).

Poetoesan Congres 1928. Soeara Muhammadiyah: 1928.

Suaedy, Ahmad, Mainstreaming Intoleransi dan Agenda Pemerintahan Baru, (Makalah pada acara diskusi LKIs 25 Maret 2014, dan tidak diterbitkan).

The Wahid Institute, Jurnal Nawala, edisi No 11/TH.IV November 2009 – Februari 2010.

Uyun, Syaeful, Ahmadiyah Dalam Perspektif Aqidah dan Syariah, Makalah dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan Institut of South-East Asian (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Zulkarnain, Iskandar, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Yogyakarta: LKIs, 2006

[1] Redaksi dari Tiga poin tersebut adalah: Pertama, Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Kedua, Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokokpokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

[2] Ismail Hasani dan Bonar Tiggor Naipospos, Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia (Jakarta: Setara Institute, 2010), h. 78.

[3] Kontras, Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Pristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februaru 2011 (Jakarta: Kontras, 2011)

[4] Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, Ahmadiyyat or The True Islam, (New Delhi: Award Publishing House, 1980), h.4.

[5] Syaeful Uyun, Ahmadiyah Dalam Perspektif Aqidah dan Syariah, Makalah dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan Institut of South-East Asian (ISAIs) UIN Sunan Kalijaga, 2014.

[6] Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, (Yogyakarta: LKIs, 2006) h.170

[7] Nazih Ayubi, Political Islam, Religion and Politics In The Arab World, (London: Routledge, 1994) h.68.

[8] Ahmad Cheema, Khilafat Telah Berdiri, (Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995) h.3

[9] Poetoesan Congres 1928, (Soeara Muhammadiyah: 1928) h.34

[10] Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, Ahmadiyah Qodian (Jakarta: MUI, 1980).

[11] Majelis Ulama Indonesia Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, Penjelasan Tentang Fatwa Aliran Ahmadiyah (Jakarta: MUI, 2005).

[12] The Wahid Institute, Jurnal Nawala, edisi No 11/TH.IV November 2009 – Februari 2010.

[13] Masyhur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Yuridis, Sosial, Politik. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), h 10

[14] Ahmad Suaedy, Mainstreaming Intoleransi dan Agenda Pemerintahan Baru, (Makalah pada acara diskusi LKIs 25 Maret 2014, dan tidak diterbitkan).

[15] Abdullahi Ahmed An-Naim, Syari’a in the Secular State. Dalam buku The Law Applied, Contextualizing The Islamic Shari’a, oleh Peri Bearman.dkk (Ed). (New York: I.B.Tauris &Co Ltd, 2008)

[16] Muniral Islam Yusuf dan Ekky O.Sabandi, Ahmadiyah Menggugat, Menjawab Tulisan: Menggugat Ahmadiyah, (Neratja Press, Cet III 2014), h.32.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *