INTEGRITAS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Catatan Kecil Dalam Rangka Hari Anti Korupsi se Dunia)

Oleh : HM. Yahya Riza’i*

Hari ini tanggal 9 Desember 2014, dunia sedang memperingati Hari Anti Korupsi. Terbilang aneh, kok kejahatan harus diperingati walaupun diberi embel-embel anti didepannya. Sama juga seperti hari AIDS se dunia yang masih tergolong kejahatan. Kejahatan kan harus diberantas dan diperangi, kenapa harus diperingati ?  Apalagi Hari AIDS` dan Anti Korupsi lahir sama di bulan Desember, yakni tanggal 1 dan 9 Desember. Dan ini lebih memudahkan kita untuk mengingat kedua masalah ini, agar mendapat penanganan yang lebih serius

Walaupun pernyataan di atas mempermasalahkan kenapa kejahatan harus diperingati. Sebenarnya ruh yang kita kedepankan di dalam kita memperingati sesuatu adalah bagaimana peringatan tersebut mampu memberikan pelajaran yang berharga untuk melakukan dan tidak melakukan terhadap sesuatu yang menjadi substansinya. Dan esensi yang kita tangkap adalah bahwa kejahatan yang menjadi fokus dalam peringatan itu dapat dievaluasi deengan baik dan semakin tahun semakin semkakin berkurang, sebagaimana Firman Allah SWT فذكر ان نفعت الذكر   ” Maka berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat “.

Korupsi dalam terminology agama Islam memang tidak kita temukan secara teks. Namun substansi konteknya terlalu banyak. Bahkan jumhur ulama telah sepakat, bahwa yang namanya korupsi adalah kejahatan yang besar, karena ia sangat merugikan orang lain, baik perorangan, kelompok, organisasi sampai kepada Negara.

Di tengah-tengah gencarnya masyarakat dunia memerangi korupsi, Negara kitapun saat ini sedang sibuk mengatasi masalah korupsi yang tidak kunjung surut. Padahal payung hukumnya sudah dibuat dengan cukup representatif, serta lembaga-lembaga anti korupsipun marak bermunculan, baik dari pemerintah maupun pihak independent. Sekarang timbul pertanyaan, apakah hukum Negara sudah tidak lagi sanggup memberikan efek jera kepada pelaku korupsi ?  atau karena penegak hukumnya yang dapat   dipermainkan ? atau pendekatan agama dianggap biasa bahkan pahala dan dosa dianggap hanya wacana akhirat ?. Kalau sudah seperti itu sambutan masyarakat terhadap korupsi di negeri ini, rasanya kita fesimis masalah kurupsi dapat teratasi dengan tuntas.

Secara sederhana munculnya korupsi itu dapat kita lihat dari beberapa faktor :

  1. Pressure, (tekanan atasan).

Tekanan atasan ditengarai mampu memicu perbuatan korupsi yang cukup besar, dan ini pasti dilakukan oleh atasan yang kurang bermoral dan berakhlak yang baik. Tekanan atasan ini biasanya dalam bentuk hirarki dan bahasa yang sering kita dengar :

  1. Saya besok ada pertemuan di Jakarta, tolong mintakan sama pemborong untuk tiket pesawat dan sangu saya;
  2. Saya enggak mau tau, pokoknya besok uang harus ada, karena besok saya ada acara;
  3. Dua hari lagi orang pusat akan datang untuk “ngegolkan” proyek yang menjadi perencanaan kita. Tolong siapkan segala sesuatunya;
  4. Atau dalam bentuk permohonan sumbangan dari lembaga lain, sementara anggaran untuk memberikan sumbangan tersebut memang tidak ada dan tidak boleh dalam sistem keuangan Negara;

Memanfaatkan peluang atau opportunity terhadap hal-hal yang negatif justeru sangat membahayakan, apalagi yang menyangkut keuangan. Orang akan melakukan sesuatu karena ada dan besarnya peluang, dan berupaya agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sekalipun kepada hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Adapun peluang yang berhubungan dengan korupsi dapat digambarkan sebagai berukut :

  1. Besarnya harga satuan yang dibuat dalam anggaran pemerintahan, membuat besarnya peluang orang untuk dapat memainkan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu sangat terbuka;
  2. Bagi para pemenang tender, besarnya harga satuan mampu dimainkan secara maksimal untuk memberikan tips sebagai ucapan terima kasih kepada pimpinan yang terkait dengan jabatan proyek dimaksud;
  3. Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek karena antara pengawas dan pelaksana, terkait dengan pertemanan, kesepakatan, kerjasama dan bentuk lainnya, yang menyebabkan si pelaksana proyek mampu dengan seenaknya melaksanakan proyek di luar perencanaan yang telah dibuat;
  4. Lemahnya pengawasan atasan, menyebabkan bawahan dengan seenaknya memainkan anggaran untuk kepentingannya tanpa diketahui oleh atasan yang bersangkutan.

Keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang membuat lingkaran saling membutuhkan itulah yang dinamakan dengan sistem. Dalam hal-hal yang sifatnya negatif atau kejahatan sering disebut dengan lingkaran syetan. Demikian juga pelaksanaan Korupsi di Indonesia tidak terlepas dari sistem yang telah terbangun cukup lama. Sehingga sulit untuk memberantas korupsi dalam waktu singkat. Dan sistem yang telah terbangun tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Gratifikasi atau hadiah di luar kewajaran kepada seseorang yang terkait dengan pekerjaannya adalah sesuatu tradisi yang berjalan cukup lama. Dan praktek ini sudah dilakukan puluhan tahun di zaman Orde Baru. Bahkan ketika itu dianggap sesuatu yang sah-sah saja dan bagi orang tertentu dianggap wajib;
  2. Kebiasaan memberikan amplop kepada atasan berkaitan dengan adanya kelebihan dalam pelaksanaan anggaran, menyebabkan bawahan harus putar otak untuk bagaimana caranya di setiap pelaksanaan anggaran dapat menyisihkan untuk mengisi amplop atasan kembali;
  3. Tradisi menfasilitasi para pejabat yang datang, sementara anggaran untuk itu sebenarnya tidak ada. Hal ini membuat Kuasa pengguna Anggaran harus kembali menyiasati penggunaan keuangan;
  4. Di lembaga pemerintahan sepertinya sudah menjadi budaya, bahwa disetiap pembahasan  anggaran dan pelaksanaannya harus memberikan amplop dengan mekanismenya sebagai   berikut :
  • Pembahasan anggaran ditingkat Kementerian harus memberikan amplop di Biro Perencanaan dengan alasan katanya untuk pembahasan di DPR dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan;
  • Pembahasan anggaran di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Pusat juga harus dengan amplop, dan ini tradisi;
  • Pembahasan anggaran di Ditjen Anggaran Provinsi untuk pengesahan anggaran dan DIPA instansi di daerah, juga biasanya dengan tawar menawar;
  • Ketika melaksanakan anggaran di tiap-tiap instansi, juga tidak pernah lepas dari tips-tips yang harus diberikan di KPKN, sebab kalau tidak, ada saja yang salah dan ini sudah bukan rahasia lagi;

Dari semua itu, merupakan mekanisme yang harus dilalui untuk mendapatkan anggaran di Instansi Pemerintah. Rasanya sulit bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis untuk lepas dari “lingkaran panas” tersebut, karena di setiap birokrasi yang dilalui penuh dengan syetan.

  1. Mentalitas Pejabat

Disamping ketiga faktor di atas yang menyebabkan lahirnya korupsi di negeri ini, yang tidak kalah bahayanya adalah mentalitas pejabatnya. Mental pejabat yang selalu meminta bagian dari keuntungan pelaksana proyek dan pemenang tender baik langsung maupun tidak langsung sama jahatnya.

  1. Yang langsung biasanya, pejabat bersangkutan meminta bagian dari keutungan yang diperoleh baik sebelum maupun setelah proyek itu selesai. Dan pejabat disitu tidak satu, bahkan ada beberapa pejabat sampai kepada staf;
  2. Yang tidak langsung, pejabat bersangkutan tidak meminta, tetapi menerima pemberian. Padahal dia tau, bahwa pemberian itu pasti ada kaitannya dengan proyek. Tidak mungkin orang akan mengasih pemberian kalau dia bukan pejabat yang terkait dengan proyek tersebut.

Dari beberapa statmen di atas, rasanya sulit negeri ini untuk lepas dari kurupsi dalam waktu yang relatif singkat, Dan sepertinya harus memakan waktu cukup lama, paling tidak satu generasi. Karena terlalu banyak yang harus dibenahi, dari mentalitas SDM nya sampai kepada system yang harus dipangkas dengan ekstra keberanian. Dan itupun masih sangat bergantung kepada kemaupun politik pejabatnya.

Membenahi korupsi di negeri ini, tidak hanya melihat kepada satu atau dua aspek saja, harus dilihat dari berbagai aspek, seperti pendidikan, agama, budaya, sampai kepada perubahan pola hidup. Oleh karena itu aspek-aspek yang harus diperhitungkan tersebut sebaiknya diintegrasikan, sehingga dapat ditekan dari berbagai pertimbangan, seperti yang dapat digambarkan berikut ini :

  1. Aspek Pendidikan.

Pendidikan menurut para pakar adalah kegiatan yang mempu merubah watak dan karakter seseorang dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan tersebut masih dapat kita benarkan untuk hal-hal yang menyangkut karakter budaya. Masuknya pendidikan formal dalam masyarakat tertentu biasanya akan diikuti dengan perubahan pada masyarakat tersebut. Namun untuk masalah korupsi perubahannya ternyata tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat diindikasikan dengan tidak sedikitnya orang-orang terdidik sampai Profesor Dortor terlibat dalam kasus korupsi di negeri ini. Kalau demikian siapa yang dapat disalahkan, apakah system pendidikannya, para pengajarnya, metodenya atau yang lainnya. Karena dari hasil pendidikan juga tidak sedikit yang menjadi baik.

  1. Aspek Agama.

Kalau agama menjadi solusi satu-satunya untuk memberantas korupsi di negeri ini, seharusnya tidak ada orang-orang yang notabenenya pakar agama masuk penjara karena terkait tindak pidana korupsi. Orang-orang yang dilihat secara fisik terkait dengan pelaksanaan ajaran agamanya dan dikatakan baik, seperti shalatnya baik, puasanya baik bahkan sudah berhaji pula, tetapi masih bisa menyiasati dan memanipulasi pekerjaan yang terkait dengan masalah keuangan. Bahkan justeru mereka yang tau tentang agama, malah bisa mencari-cari pembenaran terhadap sesuatu yang dianggap salah, seperti gratifirasi dijadikan remang-remang hukumnya, dengan dalih itu adalah pemberian atau hadiah yang tidak ada kaitannya dengan korupsi dan masih banyak lagi hal-hal yang seharusnya lebih kepada pekerjaan yang zolim oleh masyarakat dijadikan norma yang agak buram sebagai pembenaran. Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana, ternyata norma agama tidak cukup mampu untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia tanpa dibarengi dengan aspek-aspek yang lain. Penulis bukan menafikan dan mengecilkan peran agama dalam masalah ini, tetapi kita mencoba melihatnya dengan hati yang jernih, secara faktual ternyata di masyarakat memang ada.

  1. Aspek Pola Hidup.

Pola hidup dalam masyarakat yang terkait dengan karakter dan mentalitas adalah sesuatu yang akan membentuk tradisi dan budaya positif kalau dia dapat dilaksanakan dan dilatih secara kontinyu. Pola hidup yang dimaksud disini adalah seperti kesiapan kita untuk berlaku jujur, ikhlas, punya rasa malu dan perbuatan terpuji lainnya yang selanjutnya membentuk mentalitas dan integritas diri.

Memperhatikan ketiga aspek tersebut untuk solusi pemberantasan korupsi di negeri ini, rasanya tidak mungkin kalau dia berjalan sendiri-sendiri. Perlu integritas ketiganya dan saling mendukung.  Pelaksanaannyapun harus memerlukan ketekunan untuk berkomitmen. Serta perlu latihan secara kontinyu agar integritas diri yang ditopang oleh aspek agama dan pendidikan sebagai penguat dan benteng kita di dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang rawan dengan penyelewengan. Bentuk pelatihan yang kita inginkan adalah, seperti berusaha untuk ikhlas dengan penghasilan yang ada dan itulah hak kita sebenarnya, selalu berlaku jujur kapan dan dimanapun kita berada, tidak tergiur oleh iming-iming yang dapat membenturkan antara kebutuhan dengan kesempatan, tidak tergoda dengan kehidupan orang lain yang lebih baik dari segi materi, berupaya malu kalau kekayaan di dapat dari cara-cara yang tidak benar. Semuanya itu harus dilakukan pembiasaan dari diri sendiri. Dan itulah makna integrirtas yang kita inginkan.

Akhirnya, mari kita sambut Hari Anti Korupsi se Dunia ini dengan penuh rasa optimisme, kita bangun kembali integritas diri dengan semangat nasionalisme, kita junjung nilai-nilai kebenaran tanpa melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang salah serta kita dukung semua upaya yang berhubungan dengan komitmen pemberantasan korupsi. Wallahu a’lam !

 

____________________

* Penulis adalah Mantan Kepala Bidang (Kabid) Pekapontren Kementrian Agama Kalimantan Timur

 

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *